JEMBER – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penting mengenai mekanisme penyaluran honorarium bagi pelayan masyarakat bidang keagamaan tahun anggaran 2026. Acara ini dilaksanakan di Aula PB Sudirman, Kantor Pemkab Jember, dengan mengundang seluruh Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Jember.

Langkah ini diambil guna menyamakan persepsi dan memastikan validitas data penerima manfaat di tingkat akar rumput sebelum proses pencairan dilaksanakan.

Fokus Sasaran dan Verifikasi Data

Dalam sosialisasi tersebut, Bagian Kesra menekankan pentingnya peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memverifikasi daftar penerima manfaat. Adapun kategori penerima yang masuk dalam skema honorarium tahun 2026 meliputi:

• Guru Ngaji Muslim dan Guru Kitab Suci Non-Muslim.

• Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

• Ketua Kelompok Pengajian.

• Marbot Masjid.

Instruksi Bagi Pemangku Wilayah

Kepala Bagian Kesra menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan Camat, Kades, dan Lurah sangat krusial karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Beberapa poin utama yang ditekankan adalah: Validasi Administrasi: Memastikan setiap penerima memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan masih aktif menjalankan tugasnya. Ketepatan Sasaran: Menghindari adanya data ganda atau penerima yang sudah tidak berdomisili di wilayah terkait. Transparansi: Menjamin bahwa honorarium ini sampai kepada yang berhak tanpa adanya hambatan birokrasi di tingkat desa atau kelurahan.

Komitmen Kesejahteraan Umat

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik agama dan petugas tempat ibadah. Melalui sinergi antara Setda (Kesra) dengan jajaran Camat, Kades, dan Lurah, diharapkan program unggulan ini dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan karakter masyarakat Jember yang religius.