DPMD dan Kejaksaan Sinergi Kawal Pembangunan Desa Wonosari – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama dengan Kejaksaan Negeri Jember kini berkolaborasi erat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan setiap program pembangunan di tingkat desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan monitoring bersama ini dilakukan secara berkala dan menyasar berbagai proyek pembangunan, mulai dari infrastruktur. Dalam kunjungannya, tim gabungan tidak hanya memeriksa laporan administrasi, tapi juga meninjau langsung progres fisik di lapangan.

Perwakilan DPMD Fahrian, Dodik Merdiawan TAPM menyatakan bahwa pengawasan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. "Kami ingin memastikan dana yang besar ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan tidak ada celah untuk penyalahgunaan," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Kejaksaan Negeri Candra, menegaskan peran kejaksaan sebagai fasilitator dan pengawas. "Kami tidak mencari-cari kesalahan, melainkan memberikan pendampingan hukum sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan. Jika ada indikasi penyimpangan, kami akan segera berkoordinasi dengan DPMD untuk melakukan perbaikan, bahkan bisa berlanjut ke ranah hukum jika memang diperlukan," jelasnya.

Kerja sama ini disambut baik oleh para kepala desa Hadi Purnomo, salah satu kepala desa yang proyeknya dimonitor, merasa terbantu dengan adanya pendampingan ini. "Dengan adanya pengawasan dari DPMD dan Kejaksaan, kami jadi lebih hati-hati dan yakin bahwa setiap langkah yang kami ambil sudah benar. Ini melindungi kami dari potensi masalah hukum di kemudian hari," katanya.

Kolaborasi antara DPMD dan Kejaksaan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan profesional, sehingga pembangunan desa dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.